SMA Muhammadiyah (PLUS) Boarding School Salatiga

15 Februari 2024

--------------------------------------------------------------------------------------

Mengenal Lebih Jauh Si Ungu dalam Pemilu (Tinta Pemilu)

Siapa yang sudah berumur 17 Tahun? Yaak, Minssa juga sudah loh, wah artinya kita di tahun ini sebagai Pemilih Pemula. Sudahkah sobat Minssa mencoblos ikut serta PEMILU Tahun 2024 ini? Apakah salah satu jari Minssa sudah ditandai warna ungu? Kenapa ya harus Ungu, gak pink aja ya ehehe.

Yuk simak secara utuh informasi dari Minssa seputar Tinta Pemilu 😊

Rabu, 14 Februari 2024 adalah hari Nasional sebab dihari tersebut masyarakat Indonesia akan memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara Pemilihab Umum (Pemilu).

Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023 setiap pemilih yang telah memberikan hak suaranya diberi tanda khusus yaitu mencelupkan jari tangannya untuk dibasahi dengan tinta khusus.

Bukan hanya di Indonesia saja penggunaan tinta tersebut, namun cara pencelupan jari ke tinta digunakan pertama kali di India pada masa Pemilu India pada tahun 1962, dan sampai sekarang cara tersebut digunakan oleh 44 negara lainnya. Indonesia sendiri mulai menggunakan cara ini pada tahun 1999.

Tinta pemilu dalam bahasa Inggris dikenal dengan Electoral ink, indelible ink, electoral stain atau phosphoric ink yaitu barang cair yang berwarna (Kemendikbud, 2018). Tinta tersebut merupakan salah satu perlengkapan wajib yang ada.

Kriteria Tinta Pemilu yang Diperbolehkan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tinta yang digunakan harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tinta juga tidak boleh menimbulkan efek iritasi maupun alergi pada kulit dengan dibuktikannya adanya sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Tinta tersebut juga harus memiliki kriteria daya tahan/lekat selama kurang lebih 6 jam. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi serta mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (KPU RI, 2018b).

Komposisi Tinta Pemilu

Tinta pemilu dapat berasal dari bahan yang mengandung perak nitrat maupun dari bahan alam seperti gambir. Tinta yang mengandung perak nitrat merupakan hasil campuran larutan perak nitrat, pewarna ungu gentian dan pelarut.

Perak nitrat (silver nitrate) merupakan senyawa kimia yang memiliki rumus molekul AgNO3 (berat molekul = 169,89 g/mol), larut dalam air, dan pada konsentrasi tertentu dapat menyebabkan iritasi pada kulit (ILO.org,2018). Untuk mencegah terjadinya iritasi pada kulit, kandungan perak nitrat pada tinta pemilu memiliki kisaran persyaratan minimum dan maksimum. Nilai minimum bertujuan untuk menjaga kualitas penandaan tinta supaya tetap terlihat secara jelas dan tanda mampu melekat selama kurun waktu tertentu atau tidak cepat luntur. Sedangkan adanya nilai maksimum bertujuan untuk mencegah terjadinya iritasi/alergi terhadap pemilih. Kandungan perak nitrat pada tinta pemilu yang aman digunakan memiliki kisaran fraksi massa antara 3%- 4% (KPU RI, 2018a).

Ungu gentian atau bisa disebut gentian violet merupakan suatu senyawa organik berwarna ungu. Violet biasa digunakan sebagai pewarna untuk bahan kayu, kain sutra, nilon, kertas, pita kaset, pewarna biologi, dan pewarna kulit (Erdely and Sanders, no date). Gentian violet termasuk sebagai salah satu pewarna yang aman yang menutup kemungkinan menyebabkan iritasi/alergi pada kulit (Arbiser, 2009). Dan pelarut yang digunakan adalah aquades, salah satu pelarut yang aman digunakan atau tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada kulit.

Jadi, bagaimana sobat Minssa tinta Pemilu tidak asal pewarna ya dan tidak boleh warna pink ehhehehe

Terima kasih sudah membaca sampai akhir, jika kamu memiliki saran lainnya yang akan diulas, yuk sertakan komentarmu melalui kolom komen ya. See you 😊

Page updated

Google Sites

Report abuse